Apa Kabar Mahasiswa Perantauan?
Oleh: Hermanus H. Ladopurab
Pandemi
Covid -19 yang sedang melanda dunia sekarang ini tak terelakan lagi. Sistem lockdown dan social distancing adalah menjadi strategi pemerintah indonesia hari
ini untuk mencegah menularnya virus yang katanya berasal dari negeri panda ini.
Menjadi negara yang populasi masyarakat padat penduduknya, akan lebih sulit
jika belum bisa mengatasi masalah virus ini secara tepat. Salah sedikit saja
dalam membuat kebijakan, maka percaya tidak percaya, ekonomi masyarakat setelah
problem ini usai akan lebih memburuk. Hari ini mungkin setiap orang memandang
sistem lockdown atau social distancing ini adalah strategi yang sangat tepat,
akan tetapi pernahkan terikirkan nasib mahasiswa perantau?
Lockdown
berarti situasi yang melarang masyarakat untuk masuk ke suatu tempat
karena kondisi darurat. Lockdown juga
bisa berarti menutup perbatasan wilayah, agar tidak ada orang yang masuk atau
keluar dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah, sedangkan Social distancing berarti
mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain,
mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi
ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti pasar, supermarket, bioskop, bandara,
dan pelabuhan laut.
Tanpa
mungkin disadari, dua solusi yang dibuat ini seakan menjadi masalah bagi
mahasiswa terkhusus mahasiswa perantau. Hal ini berhubungan dengan aktivitas
perkuliahan dan kehidupan ekonomi mahasiswa perantau. Pertama, dari pemerintah
lalu ke perguruan tinggi membuat kebijakan kuliah online. Dari kebijakan yang
dibuat ini, pernahkah dipikirkan bagaimana keuangan setiap mahasiswa?. Bukan menolak
kuliah online, namun mungkin tidak disadari bahwa kebijakan ini mencederai ekonomi
mahasiswa perantau. Kuliah online membutuhkan akses internet, yang mana
ujung-ujungnya membutuhkan uang untuk membeli paketan data, bahkan mungkin juga
ada mahasiswa pelosok yang tidak dapat mengakses internet dengan baik karena
gangguan signal. Lalu jika tidak ada paketan data atau gangguan signal, apakah
ada kebijakan yang lain untuk menjamin nilai baik atau kelulusan mahasiswa? Dan
apakah uang alokasi registrasi mahasiswa untuk praktikum atau penggunaan
fasilitas kampus dikembalikan?. Seharusnya
ini adalah hal yang mestiya dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Kedua, social
distancing. Kebijakan ini seakan memenggal usia mahasiswa perantau. Mengapa?,
karena kebijakan ini memaksakan mahasiswa untuk harus belanja makan bulanan
agar tidak kelaparan. Belanja bulanan berarti mengeluarkan uang lagi untuk
belanja kebutuhan harian, belum lagi pengeluaran pertama tadi untuk kuliah
online. Pulang kampung mungkin membantu agar pengeluaran uang untuk biaya makan
akan terkurangi, namun akhirya menjadi sulit karena ditutupnya akses untuk
pulang. Meskipun demikian pembuat kebijakan mungkin tidak memikirkan hal ini dan membuat kebijakan tanpa memikirkan
nasib mahasiswa-mahasiswa perantauan.
Dua
problem yang dihadapi mahasiswa perantau
ini bukan semata-mata dibuat untuk dapat bermalas-malasan di kos-kosan. Masalah
ini ada karena melihat kondisi ekonomi keluarga mahasiswa yang penghasilan
bulanannya dibawah 1 (satu) juta ataupun tidak tetap. Ekonomi keluarga ini akan
tercederai karena tidak ada aktivitas akibat kebijakan yang dibuat. Menjadi rumit
ketika keluarga mahasiswa perantau yang tidak mampu ini mengatur keuangan untuk
biaya hidup keluarga dirumah dan kehidupan perkuliahan anak.
Problem
yang dihadapi ini harusnya segera diatur atau diubah dengan baik oleh pembuat
kebijakan, jikalapun tidak, maka apa kabar mahasiswa perantauan?
Malang,
08 April 2020

Mantap ...anak Mudaaa kasi bintang
BalasHapusTerimakasih abang ganteng
Hapusmantap bung...
BalasHapusTerimakasih bro
HapusLanjutkan
BalasHapusAsiyap
HapusMantap ade...
BalasHapusSukses dn smngat selalu💪💪
Trimakasih bang
BalasHapusSudah jadi inspiratif bagi mahasiswa