Rabu, 08 April 2020

Apa Kabar Mahasiswa Perantauan?



Apa Kabar Mahasiswa Perantauan?

Oleh: Hermanus H. Ladopurab


Pandemi Covid -19 yang sedang melanda dunia sekarang ini tak terelakan lagi. Sistem lockdown dan social distancing adalah menjadi strategi pemerintah indonesia hari ini untuk mencegah menularnya virus yang katanya berasal dari negeri panda ini. Menjadi negara yang populasi masyarakat padat penduduknya, akan lebih sulit jika belum bisa mengatasi masalah virus ini secara tepat. Salah sedikit saja dalam membuat kebijakan, maka percaya tidak percaya, ekonomi masyarakat setelah problem ini usai akan lebih memburuk. Hari ini mungkin setiap orang memandang sistem lockdown atau social distancing ini adalah strategi yang sangat tepat, akan tetapi pernahkan terikirkan nasib mahasiswa perantau?
Lockdown berarti situasi yang melarang masyarakat untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti menutup perbatasan wilayah, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah, sedangkan Social distancing berarti mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti pasar, supermarket, bioskop, bandara, dan pelabuhan laut.
Tanpa mungkin disadari, dua solusi yang dibuat ini seakan menjadi masalah bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa perantau. Hal ini berhubungan dengan aktivitas perkuliahan dan kehidupan ekonomi mahasiswa perantau. Pertama, dari pemerintah lalu ke perguruan tinggi membuat kebijakan kuliah online. Dari kebijakan yang dibuat ini, pernahkah dipikirkan bagaimana keuangan setiap mahasiswa?. Bukan menolak kuliah online, namun mungkin tidak disadari bahwa kebijakan ini mencederai ekonomi mahasiswa perantau. Kuliah online membutuhkan akses internet, yang mana ujung-ujungnya membutuhkan uang untuk membeli paketan data, bahkan mungkin juga ada mahasiswa pelosok yang tidak dapat mengakses internet dengan baik karena gangguan signal. Lalu jika tidak ada paketan data atau gangguan signal, apakah ada kebijakan yang lain untuk menjamin nilai baik atau kelulusan mahasiswa? Dan apakah uang alokasi registrasi mahasiswa untuk praktikum atau penggunaan fasilitas kampus dikembalikan?.  Seharusnya ini adalah hal yang mestiya dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Kedua, social  distancing. Kebijakan ini seakan memenggal usia mahasiswa perantau. Mengapa?, karena kebijakan ini memaksakan mahasiswa untuk harus belanja makan bulanan agar tidak kelaparan. Belanja bulanan berarti mengeluarkan uang lagi untuk belanja kebutuhan harian, belum lagi pengeluaran pertama tadi untuk kuliah online. Pulang kampung mungkin membantu agar pengeluaran uang untuk biaya makan akan terkurangi, namun akhirya menjadi sulit karena ditutupnya akses untuk pulang. Meskipun demikian pembuat kebijakan mungkin tidak memikirkan hal  ini dan membuat kebijakan tanpa memikirkan nasib mahasiswa-mahasiswa perantauan.  
Dua problem yang dihadapi mahasiswa  perantau ini bukan semata-mata dibuat untuk dapat bermalas-malasan di kos-kosan. Masalah ini ada karena melihat kondisi ekonomi keluarga mahasiswa yang penghasilan bulanannya dibawah 1 (satu) juta ataupun tidak tetap. Ekonomi keluarga ini akan tercederai karena tidak ada aktivitas akibat kebijakan yang dibuat. Menjadi rumit ketika keluarga mahasiswa perantau yang tidak mampu ini mengatur keuangan untuk biaya hidup keluarga dirumah dan kehidupan perkuliahan anak.
Problem yang dihadapi ini harusnya segera diatur atau diubah dengan baik oleh pembuat kebijakan, jikalapun tidak, maka apa kabar mahasiswa perantauan?


Malang, 08 April 2020



8 komentar: